BeritaNasional

Tegaskan Jadwal Pemilu dan “Jurus” Jokowi Hindari Pelanggaran Konstitusi

Presiden Joko Widodo menyampaikan keterangan terkait tren kenaikan kasus COVID-19 yang disebabkan varian Omicron di Jakarta, Selasa (18/1/2022). Presiden mengimbau agar semua pihak tetap waspada namun tidak perlu reaksi berlebihan dalam menyikapi semakin tingginya kasus Omicron di Indonesia. ANTARA FOTO/Sekretariat Presiden/app/hp.

Pengamat komunikasi politik dari Nusakom Pratama Institute Ari Junaedi mengatakan, keputusan Presiden Joko Widodo menyatakan pemilihan umum (pemilu) akan digelar sesuai jadwal, yakni 14 Februari 2024, adalah bukti bahwa dia tidak ingin terjerumus atau melanggar konstitusi.

Selain itu, kata Ari, Jokowi mulai sadar usulan perpanjangan masa jabatan tiga periode bukan berasal dari kalangan akar rumput.

“Jokowi akhir punya kalkulasi tersendiri bahwa ketaatan pada konstitusi jauh lebih penting daripada usulan-usulan yang menurutnya hendak menampar mukanya atau hanya ingin membuatnya senang serta menjerumuskannya,” kata Ari saat dihubungi Kompas.com, Senin (11/4/2022).

Dalam rapat terbatas kabinet di Istana Negara, Presiden menekankan seluruh tahapan pemilu dan pemilihan kepala daerah (pilkada) akan dilaksanakan sesuai jadwal yang sudah ditentukan.

“Yang pertama, saya minta disampaikan kepada masyarakat bahwa seluruh tahapan dan jadwal pelaksanaan pemilu dan pilkada serentak itu sudah ditetapkan,” kata Presiden Jokowi dalam keterangan yang dikutip dari kanal YouTube Sekretariat Presiden, Minggu (10/4/2022).

“Saya kira sudah jelas, sudah tahu bahwa Pemilu akan dilaksanakan 14 Februari 2024,” tambah dia.

Presiden Jokowi berharap, dengan penegasan tanggal pelaksanaan Pemilu 2024, tidak ada lagi anggapan pemerintah seolah berupaya melakukan penundaan pemilu.
“Ini perlu dijelaskan, jangan sampai nanti muncul spekulasi-spekulasi yang isunya beredar di masyarakat bahwa pemerintah tengah berupaya untuk melakukan penundaan pemilu atau spekulasi mengenai perpanjangan jabatan presiden dan juga yang berkaitan dengan soal tiga periode,” ujar Jokowi.

Selain jadwal pemilu, Jokowi juga menegaskan bahwa pelaksanaan pilkada dilakukan pada November 2024. Kemudian, mantan Wali Kota Solo itu juga mengatakan bahwa tahapan pemilu mulai dilakukan pada Juni 2022.

“Karena memang ketentuan undang-undangnya 20 bulan sebelum pemungutan suara,” ucap Jokowi. Presiden juga menyatakan akan melantik komisioner Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) pada Selasa (12/4/2022).

Jokowi juga menyampaikan soal perlunya mengejar payung hukum untuk menggelar pemilu secara serentak pada dua tahun mendatang. Dia meminta Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD supaya lebih intens berkomunikasi dengan DPR dan KPU.

Sebab, dalam pemilu serentak 2024, ada banyak penjabat gubernur, wali kota, dan bupati yang harus disiapkan pada tahun ini.

“Sehingga, perencanaan programnya bisa lebih detail lagi, sehingga regulasi yang disusun tidak multitafsir dan menimbulkan perselisihan di lapangan,” kata Jokowi.

Perencanaan detail itu juga termasuk soal penyusunan anggaran untuk Pemilu 2024 yang diprediksi mencapai Rp 110,4 triliun.

“KPU-nya Rp 76,6 triliun dan Bawaslu-nya Rp 33,8 triliun. Ini saya minta didetailkan lagi, dihitung lagi, dikalkulasi lagi dengan baik dalam APBN dan APBD, dipersiapkan secara bertahap,” tutur Jokowi.

Ari mengatakan, memang terlihat ada fluktuasi terkait sikap dan pandangan Jokowi terhadap wacana penundaan pemilu atau perpanjangan masa jabatan tiga presiden periode.

Awalnya, menurut Ari, ketika wacana itu disampaikan sejumlah menteri dan elite partai politik pendukung pemerintah, sikap Jokowi seolah gamang.

Sejumlah pembantu Presiden yang menyuarakan wacana kontroversial itu adalah Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, serta Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.

Sedangkan di kalangan elite partai politik yang mendukung gagasan itu adalah Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar dan Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan.

“Jika semula menolak lalu membiarkan wacana ini menjadi liar serta kulminasinya pernyataan sebagian pengurus Apdesi (Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia), Jokowi menjadi semakin yakin dengan suara-suara kontra yang disuarakan masyarakat dan mahasiswa,” ujar Ari.

“Belum lagi sikap partai-partai besar seperti PDI-P, Gerindra, dan Nasdem juga kekeh menolak,” lanjut Ari.

Menurut Ari, penegasan Kepala Negara yang dilakukan berkali-kali terkait sikapnya yang menolak ide perpanjangan kekuasaan tiga periode menjadi pertanda dia enggan terbawa dalam permainan wacana itu.

Sikap Jokowi menolak wacana itu, ujar Ari, semakin tegas karena menyatakan akan melantik komisioner KPU dan Bawaslu sesuai jadwal.

Artikel Terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Close
Close