Berita

Luncurkan Zona Integritas, Kepala BPIP: Reformasi Birokrasi adalah Keniscayaan

Reformasi birokrasi merupakan keniscayaan karena tuntutan regulasi dan perkembangan zaman. Birokrasi harus berbenah agar terhindar dari penyalahgunaan kewenangan publik (good governance) dan tercipta peningkatan mutu layanan masyarakat, peningkatan efisiensi pelaksanaan tugas, dan terwujudnya birokrasi yang professional.

Pesan ini disampaikan Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Yudian Wahyudi di acara peluncuran Zona Integritas dan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) pada lingkungan BPIP di gedung Sekretariat Wakil Presiden, Jakarta, Rabu (7/10/2020).

Hadir dalam acara peluncuran secara daring ini Ketua Dewan Pengarah BPIP Megawati Soekarnoputri, Wakil Ketua Dewan Pengarah Jenderal TNI (Purn) Try Sutrisno, dan para anggota Dewan Pengarah BPIP. Selain itu, acara juga dihadiri secara luring oleh Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron, Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Kementerian Hukum dan HAM Benny Riyanto dan utusan dari Komisi Ombudsman Nasional.

Acara peluncuran Zona Integritas di lingkungan BPIP ini diselenggarakan untuk menandai bukti komitmen institusional pada reformasi birokrasi.

“Zona Integritas ditetapkan sebagai ikhtiar untuk melakukan percepatan reformasi birokrasi. Peluncuran ini diharapkan memperkuat kesadaran aparatur dan penguatan struktur/alur kerja agar tercipta birokrasi yang bersih dan akuntabel,” kata Yudian.

Video Megawati Soekarnoputri Nyoblos, Surat Suara Sempat Terjatuh

Dia menekankan pentingnya pelaksanaan reformasi birokrasi karena kegagalan pencapaian hal tersebut bisa mengakibatkan konsekuensi berat. Jika gagal dilakukan, konsekuensi negatif tersebut di antaranya yaitu melemahnya kepercayaan publik pada pemerintah dan terhambatnya pencapaian tujuan pembangunan nasional.

Presiden Asosiasi Perguruan Tinggi Islam se-Asia ini juga mengingatkan, reformasi birokrasi bisa mendapatkankan tantangan besar justru dari internal birokrasi. Termasuk di antara tantangan internal tersebut adalah silo mentality, yaitu keengganan bekerja sama antarbagian atau ego-sektoral. Silo mentality bisa mengancam tercapainya efisiensi, mengancam nilai-nilai moral, dan mematikan produktivitas.

“Sebagai pengawal ideologi bangsa, BPIP harus menjadi teladan dalam reformasi birokrasi ini,” ucap Yudian.

Untuk meningkatkan kinerja kelembagaan secara akuntabel dalam konteks kekinian, Yudian mengajukan panduan 3R, yakni RPJMN, Regulasi, dan Reality.

Menurutnya, kinerja harus sesuai dengan visi RPJMN atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024, patuh pada regulasi yang ada dan turunan-turunannya, dan sesuai dengan kondisi realitas yang ada sekarang. Hal terakhir ini terutama menyangkut situasi pandemi.

“Pandemi menuntut cara kerja yang inovatif, meminimalisasi potensi penyebaran Covid-19 tanpa mengorbankan kualitas layanan,” kata dia.

Jenderal TNI (Purn) Try Sutrisno menegaskan dukungannya pada agenda reformasi birokrasi di lingkungan BPIP. Pada kesempatan lain, anggota Dewan Pengarah BPIP Sudamek menekankan, ukuran performa kinerja dalam reformasi birokrasi tidak hanya pada hasil akhir tetapi juga pada proses kerja yang terjadi.

“Keterpaduan proses dan hasil akan menjamin reformasi birokrasi secara lebih terintegrasi,” ucapnya.

Acara peluncuran ditandai dengan penandatanganan naskah pencanangan Zona Integritas oleh Kepala BPIP disaksikan oleh Wakil Ketua KPK, Kepala BPHN, dan utusan Komisi Ombudsman Nasional.

Dalam pelaksanaan acara ini, peserta rapat secara offline diwajibkan melampirkan tes rapid sebelum kehadiran dan tetap memperhatikan protokol kesehatan selama acara. Untuk menghindari pengumpulan massa, acara juga diselenggarakan secara online.

Sumber : https://www.inews.id/news/nasional/luncurkan-zona-integritas-kepala-bpip-reformasi-birokrasi-adalah-keniscayaan

Artikel Terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Close
Close