BeritaNasional

Apa Kabar Freeport?

INDOPOS.CO.ID – Tidak terasa Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) telah empat tahun memimpin Indonesia sejak dilantik pada Oktober 2014 lalu. Selama itu juga, banyak hal yang sudah dilakukan keduanya.

Salah satu yang patut diapresiasi adalah proses negosiasi divestasi saham PT Freeport Indonesia (PTFI). Setelah tarik ulur yang cukup panjang, Freeoport McMoran (FCX) selaku Induk usaha PTFI akhirnya setuju untuk meningkatkan kepemilikan saham Indonesia dari 9,36 persen menjadi 51 persen. Selain itu, Freeport juga diberikan perpanjangan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) atas negosiasi itu.

Kesepakatan itu juga sekaligus mengakhiri perseteruan perusahaan raksasa tambang asal Amerika Serikat tersebut dengan pemerintah Indonesia yang terjadi setelah diberlakukannya Peraturan Pemerintah No.1 tahun 2017 tentang Perubahan Keempat atas PP no 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan minerba.

“Kita sepakat perpanjangan (izin ekspor) pertama sepuluh tahun sampai 2031 dan kedua sampai 2041. Akan dicantumkan secara detail kalau memenuhi persyaratan maka (perpanjangan) akan disetujui,” kata Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan, Agustus lalu.

Namun, di balik perjuangan itu semua, tidak mudah meyakinkan raksasa tambang asal Amerika Serikat tersebut. Sebab, pada Maret 2017 lalu, PTFI belum menyetujui melepas sahamnya (divestasi) sebesar 51‎ persen, sesuai dengan kewajiban yang ditetapkan pemerintah.

Staf Khusus Kementerian ESDM Hadi M. Djuraid menjelaskan, mereka belum ingin melepasnya karena kesepakatan tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2017 tentang pelaksanaan kegiatan mineral dan batubara (minerba). “Belum (sepakat divestasi 51 persen),” kata ‎Hadi seperti dikutip dari JPC, Senin (22/10).

Hadi menuturkan, yang telah disepakati Freeport Indonesia dari proses perundingan yang dilakukan dengan Pemerintah Indonesia adalah pelepasan status Kontrak Karya (KK) menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK). Selain itu, Freeport juga meminta kepastian terait pajak.

Sementara itu, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati sebelumnya juga menegaskan bahwa pemerintah masih dalam posisi yang sama terkait proses negosiasi dengan PT Freeport Indonesia. Salah satunya yang berkaitan dengan penerimaan negara.

Poin-poin yang diminta pemerintah seperti perpajakan, kewajiban pembangunan fasilitas pengolahan dan pemurnian (smelter), divestasi saham, serta perubahan kontrak menjadi izin usaha pertambangan khusus IUPK merupakan hal yang tetap dipegang teguh pemerintah.

“Apakah itu menyangkut smelter, menyangkut penerimaan negara, menyangkut divestasi, dan menyangkut perpanjangan operasi, kita akan terus jaga agar kepentingan Indonesia bisa dikedepankan atau dijaga,” tegas dia.

Pemerintah pun menegaskan lagi pelepasan saham Freeport menjadi 51 persen setelah pemerintah menerbitkan PP Nomor 1 Tahun 2014. Namun, Freeport sendiri pada saat itu masih bersikukuh ingin divestasi sebesar 30 persen. Apalagi, kewajiban itu hanya diwajibkan kepada Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK), bukan kepada Freeport yang masih berstatus KK.

Maka dari itu, setujunya perusahaan untuk menjual 51 persen saham kepada pemerintah sebenarnya sudah kemajuan tersendiri, meski keinginan ini baru sebatas komitmen. Untuk meyakinkan Freeport saja, kedua belah pihak harus melalui negosiasi yang melelahkan sejak Februari lalu.

Hingga kabar itu tenggelam, pemerintah pun akhirnya mengumumkan kesepakatan tersebut. “Perundingan sudah memakan waktu, Bu Ani (Menteri Keuangan Sri Mulyani) dan saya sudah ditugaskan pak Presiden. Ini perundingannya sejak awal tahun ini dan mulai intensif tiga bulan lalu. Dengan berbagai upaya semaksimal yang bisa kita lakukan, dan dengan kerjasama yang baik. Jadi semua instansi pemerintah, dicapai beberapa hal, walaupun ini tidak mudah ya,” kata Jonan.

Selain itu, PTFI setuju membangun smelter sampai 5 tahun kedepan atau Januari 2022 sejak IUPK diterbitkan. “Prinsipnya, detailnya nanti pada tanya pasti. Jadi bahasanya pengolahan dan pemurnian, yang harus selesai Januari 2022,” terang dia.

Freeport juga sepakat untuk menjaga besaran penerimaan negara. Nantinya, besaran penerimaan negara lebih baik dibandingkan penerimaan negara dibawah perjanjian kontrak karya. “Karena itu, gak ada lagi KK tapi IUPK,” ucapnya.

Selanjutnya, pemerintah setuju memberikan perpanjangaan izin operasi kepada PTFI dengan sistem 2×10 atau 2 kali diperpajang dengan setiap masa perpanjangan selama 10 tahun. Itu artinya, Freeport akan mendapat perpanjangan hingga 2031 dan bisa mengajukan perpanjangan lagi lima tahun sebelum kontrak habis.

Setelah perjuangan panjang tersebut, kini pemerintah masih punya beban untuk memastikan siapa yang akan membeli divestasi saham tersebut. Holding BUMN Tambang yang terdiri dari PT Inalum, PT Antam, PT Bukit Asam dan PT Timah, disebut akan mengambil alih saham tersebut, di mana 31,64 persen oleh BUMN dan 10 persen sisahnya oleh pemerintah daerah setempat. Indonesia saat ini telah memiliki 9,36 persen saham sehingga jika dijumlahkan menjadi 51 persen.

“Yang jelas, Bu Menteri BUMN inginnya holding tambang yang ambil (divestasi Freeport),” ungkap Deputi Bidang Usaha Pertambangan, Industri Strategis, dan Media Kementerian BUMN Fajar Harry Sampurno.

Sebulan kemudian, proses negosiasi Indonesia dan Freeport mengalami perkembangan. Kedua belah pihak menandatangani sales and purchase agreement (SPA) di Kementerian ESDM.

Perjanjian ini akan mengatur soal kesepakatan dalam jual-beli untuk meningkatakan kepemilikan saham Indonesia menjadi 51,23 persen. Indonesia kini selangkah lebih dekat untuk mengembalikan Freeport ke pangkuan Ibu Pertiwi.

Menteri ESDM Ignasius Jonan mengucapkan selamat kepada Inalum selaku Holding BUMN Pertambangan yang akan mengambil alih saham Freeport Indonesia. Kini, pihaknya tinggal menunggu surat dari PTFI untuk mengubah kepemilikan saham.

Perubahan kepemilikan saham ini akan resmi terjadi setelah transaksi pembayaran sebesar USD 3,85 miliar atau setara dengan Rp 56 triliun kepada FCX yang harus diselesaikan sebelum akhir 2018.

“Kalau setelah ini kita tunggu PTFI mengirimkan surat kepada ESDM sebagai regulator untuk ubah pemegang saham. Lalu setelah itu kami bisa akhiri KK jadi IUPK. Kapan tergantung selesai pembayaran Inalum ke dua itu kapan. Ini tinggal administrasi saja. Sudah selesai,” tambah dia.

Ekonom Institute For Development of Economics and Finance (Indef) Bhima Yudhistira memuji terjadinya kesepakatan tersebut. Menurut dia, hal ini akan menguntungkan perekonomian Indonesia dan wilayah Papua.”Perlu diapresiasi langkah pemerintah mengakuisisi 51 persen saham Freeport,” kata dia.

Sementara itu, Ketua DPR RI Bambang Soesatyo juga memuji keberhasilan Presiden Jokowi bernegosiasi dengan PT Freeport Indonesia (PTFI) untuk melepas mayoritas sahamnya ke PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum).

“Ketua DPR mengapresiasi pemerintah yang telah berhasil mengakuisisi saham mayoritas PTFI melalui Inalum sehingga menaikkan porsi kepemilikan dari 6,36 persen menjadi 51,23 persen,” tandasnya. (hap/jpc/jpg)

Artikel Terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Close
Close