BeritaPemilu 2019Politik

PDIP: Politik Santun Jokowi Sukses

INDOPOS.CO.ID – PARTAI penguasa ramai-ramai membela Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK). Menurut mereka, Jokowi-JK sukses dalam memimpin pemerintahan.

Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto misalnya. Menurut dia, empat tahun kepemimpinan Jokowi-JK menciptakan beragam prestasi. Tak hanya itu, ia juga menyebut kalau Jokowi itu telah memperkuat rasa kepercayaan diri masyarakat untuk membangun budaya kerja Indonesia berprestasi.

“Infrastruktur secara teknokratis dimaknai dalam peningkatan koneksitas, aksesibilitas dan kemudahan mobilisasi serta ketersediaan daya pengungkit kemajuan,” kata Hasto dalam keterangan tertulis, Minggu (21/10/2018).

Menurut dia, perjalanan Jokowi-Jk dalam memimipin Tanah Air sangat dinamis. Dirinya mengingat kala itu di awal pemerintahan, tak ada koalisi partai pendukung pemerintah yang duduk di pimpinan DPR dan alat kelengkapan dewan. Dalam waktu setahun, dengan mengedepankan politik santun, akhirnya Jokowi dapat meyakinkan Partai Golkar dan PPP untuk bergabung.

“Peningkatan keadaban politik terpenting Pak Jokowi adalah menghadirkan kekuasaan di rumah-rumah rakyat melalui tradisi blusukan, program Kartu Indonesia Sehat, Kartu Indonesia Pintar, program e-warung, sertifikasi tanah untuk rakyat dan program kerakyatan lainnya,” urainya.

Hasto menambahkan, kepribadian Jokowi yang tulus merupakan faktor dominan bagi bangkitnya optimisme bangsa. Penilaian utama seorang pemimpin itu dari watak dan karakternya.

“Maka kepemimpinan Pak Jokowi itu mesin, dan menyapa rakyat dengan salaman dan ketulusan. Maka rakyat pun datang penuh antusiasme dan tanpa jarak menyampaikan usulan program pada pemimpinnya,” terangnya.

Dikatakan, pengakuan prestasi Indonesia tak hanya datang dari dalam negeri saja. Melainkan juga berasal dari dunia internasional. Karena itu, ia berharap semangat membangun Indonesia dengan pemikiran positif dapat terus menggelora hingga satu tahun mendatang.

“Pak Jokowi sangat menghargai proses. Menguatnya rasa percaya diri bangsa di dunia internasional. Semua terjadi karena api perjuangan yang kembali menyala. Sebab tanpa api perjuangan yang menyala-nyala, suatu bangsa akan mati,” pungkasnya.

Sementara, Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma’ruf Amin, Abdul Kadir Karding menambahkan, program Nawacita dan janji kampanye pemerintahan Jokowi-JK diklaim telah banyak yang sudah tercapai selama empat tahun terakhir.

Karding mengungkapkan, program Nawacita yang dijanjikan pemerintahan Jokowi-JK sudah terlihat tahapan pencapaiannya.

“Melihat 4 tahun pembangunan di pemerintahan Jokowi, harus didasarkan pada Nawacita. Disitu ada tahapan-tahapan target yakni satu pondasi, dua percepatan, tiga pemerataan dan empat pembangunan manusia,” ungkapnya di Jakarta, Minggu (21/10).

Karding menjelaskan, secara khusus Jokowi ingin melakukan pembangunan di bidang manusia. Namun, menurut Karding, karena melihat tantangan eksternal seperti kondisi instabilitas perekonomian global yang ikut menekan dan mempengaruhi kondisi perekonomian Indonesia, maka Jokowi pun menggesernya terlebih dahulu ke sektor penguatan ekonomi.

Oleh karena itu, lanjut Karding, faktor pertama yang harus dimiliki Indonesia adalah penguatan daya saing perekonomian untuk tingkat kesejahteraan masyarakat di ranah investasi dan pembangunan infrastruktur.

“Pemerintah juga memperbaiki kualitas investasi dalam bentuk percepatan pembangunan infrastruktur, percepatan pelaksanaan pendidikan vokasi, agar alumni bisa langsung diserap di dunia kerja,” ujarnya.

Kendati demikian, politikus Parta Kebangkitan Bangsa (PKB) itu menilai, terdapat beberapa progres yang baik di bidang pembangunan manusia di masa empat tahun pemerintahan Jokowi-JK. Salah satunya adalah alokasi anggaran untuk pembangunan manusia.

“Ukurannya perlindungan sosial, pendidikan dan kesehatan. Perlindungan sosial dari tahun ke tahun terus meningkat,” katanya.

Karding pun membeberkan, data yang dimilikinya terkait anggaran pemerintah untuk tiga kategori percepatan pembangunan sumber daya manusia (SDM) tersebut.

Pertama, kata anggota Komisi III DPR RI itu, perlindungan sosial: di tahun 2014, pemerintah Jokowi menggelontorkan dana sebesar Rp120,34 triliun. Sedangkan di tahun 2018, pemerintah menganggarkan dana sebesar Rp162,56 triliun.

“Keduan, pendidikan. Di tahun 2014, pemerintah Jokowi menggelontorkan dana sebesar Rp126,31 triliun. Sedangkan di tahun 2018, pemerintah menganggarkan dana sebesar Rp147,56 triliun,” terangnya.

Terakhir, sambung Karding, kesehatan. Di tahun 2014, pemerintah Jokowi menggelontorkan dana sebesar Rp49.38 triliun. Sedangkan di tahun 2018, pemerintah menganggarkan dana sebesar Rp65,01 triliun.

“Pembangunan ekonomi dan peningkatan daya saing manusia, juga penting,” tutupnya.

Sementara, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto mengatakan, 4 tahun Jokowi-JK ditandai dengan kemiskinan berkurang, pertumbuhan ekonomi tetap stabil, serta inflasi berada di tempat yang rendah.

“Kemudian pembangunan infrastruktur tercapai, prestasi Indonesia di mata dunia sangat direspon positif dalam IMF dan World Bank. Artinya, fundamental policy yang dilaksanakan pemerintahan Pak Jokowi sudah berada di jalur yang tepat,” jelas dia di Jakarta.

Namun, dirinya sama sekali tak menyinggung keberhasilan Jokowi-JK dalam bidang penengakan hukum dan HAM.

“Kedua, di tengah gejolak ekonomi itu Indonesia tidak panik. Jadi makronya tetap pruden. Nah, tentu terkait dengan kestabilan selama 4 tahun terjaga stabil,” kata Airlangga. (aen/dil)

Artikel Terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Close
Close